Indotify.com – Setiap hari, masyarakat Indonesia disuguhi berbagai berita mengenai penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, serta praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan. Mulai dari kasus pejabat yang menyalahgunakan jabatan, eksploitasi pekerja oleh perusahaan, hingga penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Tak ketinggalan, fenomena “no viral, no justice” yang membuat banyak kasus baru mendapatkan perhatian publik setelah ramai diperbincangkan. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan sederhana, mengapa masalah-masalah ini terus berulang, dan mengapa begitu sulit untuk dilawan?
Menariknya, pertanyaan yang sama juga menjadi inti dari cerita Persona 5. Meskipun mengambil latar Jepang dan dibalut elemen fantasi supernatural, game garapan Atlus ini justru menghadirkan gambaran masyarakat yang terasa sangat dekat dengan realitas Indonesia. Dunia dalam Persona 5 dipenuhi oleh orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sementara banyak orang di sekitarnya memilih diam karena takut atau merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Sekilas, Persona 5 mungkin terlihat seperti game tentang sekelompok remaja yang memiliki kemampuan luar biasa dan bertarung melawan musuh di dunia lain. Namun, di balik aksi dan petualangannya, game ini sebenarnya berbicara tentang isu-isu sosial yang sangat nyata. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, eksploitasi, manipulasi opini publik, hingga pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi sistem yang bermasalah. Inilah yang membuat Persona 5 terasa begitu relevan bagi banyak pemain Indonesia, karena konflik yang terjadi di dalamnya memiliki kemiripan dengan berbagai persoalan yang sering mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.
Korupsi Bukan Sekadar Soal Uang
Tidak banyak game yang mampu mengangkat isu sosial dengan cara yang menarik sekaligus mudah dipahami. Sebagian besar game biasanya berfokus pada petualangan, aksi, atau fantasi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, Persona 5 berhasil melakukan sesuatu yang berbeda. Di balik tampilannya yang penuh warna dan gaya anime yang khas, game besutan Atlus ini menyimpan kritik sosial yang sangat kuat terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, jika ada satu game yang mampu menjelaskan bahwa korupsi bukan sekadar soal uang, maka Persona 5 bisa menjadi salah satu jawabannya.
Persona 5 menawarkan definisi korupsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pencurian uang atau suap. Dalam game ini, korupsi digambarkan sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan orang lain. Pelecehan, manipulasi, eksploitasi pekerja, hingga intimidasi menjadi bagian dari tindakan koruptif yang diangkat dalam cerita. Perspektif ini memiliki kemiripan dengan pemahaman masyarakat Indonesia saat ini yang mulai melihat korupsi tidak hanya sebagai kejahatan finansial, tetapi juga sebagai penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan yang merusak keadilan sosial.
Sejak awal permainan, pemain diperlihatkan sosok guru yang memanfaatkan status dan posisinya untuk melakukan pelecehan serta intimidasi terhadap murid-muridnya. Karakter tersebut tidak mencuri uang atau menerima suap, tetapi tetap dianggap korup karena menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Dari sini, Persona 5 menunjukkan bahwa korupsi bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan yang merusak martabat dan hak orang lain.
Baca juga: Tutorial Steam: Cara Beli & Install Game (Mudah & Cepat)
Semua konflik tersebut terasa familiar karena isu-isu serupa kerap muncul dalam kehidupan nyata. Kasus penyalahgunaan jabatan, eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan hukum, hingga manipulasi opini publik merupakan topik yang sering menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Karena itulah banyak pemain merasa bahwa cerita Persona 5 tidak hanya sekadar fiksi, tetapi juga cerminan dari berbagai masalah sosial yang terjadi di sekitar mereka.
Melawan Sistem yang Korup
Namun, yang membuat Persona 5 semakin menarik bukan hanya cara game ini menggambarkan masalah, melainkan juga bagaimana para protagonis mencoba melawannya. Kelompok utama dalam game ini, yaitu Phantom Thieves, memiliki metode unik untuk menghadapi para pelaku korupsi. Sebelum menjalankan aksinya, mereka mengirimkan sebuah Calling Card kepada target mereka. Secara sederhana, Calling Card adalah surat peringatan yang mengumumkan bahwa kejahatan seseorang akan diungkap kepada publik.
Fungsi Calling Card sebenarnya lebih dalam daripada sekadar ancaman. Tujuannya adalah membuat masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem yang selama ini mereka anggap normal. Dengan kata lain, Phantom Thieves berusaha membangun kesadaran publik terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan.
Calling Card = “No Viral, No Justice”
Jika dipikir-pikir, konsep ini memiliki kemiripan dengan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, yaitu “no viral, no justice”. Dalam banyak kasus, sebuah masalah baru mendapatkan perhatian luas setelah ramai dibicarakan di media sosial. Ketika suatu kasus menjadi viral, masyarakat mulai memberikan perhatian, media ikut meliput, dan pihak berwenang akhirnya terdorong untuk bertindak.
Tentu saja Persona 5 tidak secara langsung mendukung budaya viral sebagai solusi utama. Namun, game ini menunjukkan pentingnya kesadaran publik dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Banyak tindakan korup dapat berlangsung lama karena masyarakat tidak mengetahui keberadaannya atau merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Pentingnya Kesadaran Kolektif Melawan Sistem yang Korup
Pesan terbesar Persona 5 adalah pentingnya kesadaran kolektif dalam menghadapi sistem yang bermasalah. Phantom Thieves tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang mulai sadar terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Pesan ini juga relevan dengan Indonesia saat ini.
Banyak perubahan sosial lahir bukan hanya karena tindakan individu, tetapi karena semakin banyak orang yang peduli, bersuara, dan menuntut perbaikan bersama. Persona 5 mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari mereka yang memiliki kekuasaan, melainkan dari masyarakat yang berani menyadari masalah dan bergerak untuk memperbaikinya.

Leave a Reply